Ketua Komisi I itu juga mengungkapkan, jika sudah ada laporan dari warga Kecamatan Abeli yang masuk ke DPRD terkait setifikat lahan yang dinilai ganjil. Salah satunya, yakni adanya dugaan sertifikat lahan dikeluarkan oleh Kelurahan Anggoeya, namun lokasi objek tanahnya berada di Kelurahan Benuanirae.
Baca Juga: Oknum PPTK Pembebasan Lahan Jalan Wisata Kendari-Toronipa Diduga Minta
Hal seperti itu lah yang harus diantisipasi oleh Pemkot Kendari, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Olehnya itu, transparansi dibutuhkan semua pihak.
"Makanya kami akan hearing dengan pihak terkait dalam waktu dekat ini," paparnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kendari, Abdul Rasak menekankan, agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, termasuk soal pembebasan lahan.