Lanjut Abraham, seharusnya dalam penunjukkan PPTK memang kadis yang meng-SK-kan dan menunjuk, tetapi di sisi organisasi itu berjenjang ada kadis, sekertaris, kabid, dan kepala seksi.
"Kalau kabid lain bisa menjadi PPTK, kenapa Muchtar tidak bisa. Harusnya kan dia bisa juga dan itu perlu kita dapat penjelasannya," ujarnya.
Sementara itu Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Timur, Muchtar Syamsudin mengatakan, selaku kepala bidang dan bawahan dari kadis, dia tidak diberikan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
"Sejak bulan 12 tahun kemarin setelah kegiatan di Baubau, saya selalu mis komunikasi sama kadis dan tidak diberikan ruang sampai saat ini," ujarnya.
Ia juga mengaku, seharusnya pihak kadis membicarakan dan mendiskusikan kepada dirinya selaku bawahan ketika ada kesalahan atau apa saja itu.