"Di APBD perubahan telah dianggarkan untuk insentif tenaga kesehatan, baik nakes yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas," ungkap Bahri, Sabtu (14/10/2023).
Ia menyebutkan, untuk jumlah insentif nakes non ASN yang bertugas di Dinas Kesehatan sebesar Rp 2,4 miliar, kemudian insentif nakes non ASN yang bertugas di RSUD sebesar Rp 6,9 miliar, serta bagi nakes non ASN bertugas di Puskesmas yang ada di Muna Barat.
Ia menambahkan, pendapatan di RSUD ada istilah pendapatan klen dari BPJS yang diperkirakan hampir mencapai Rp 9 miliar, maka nakes non ASN selain mendapatkan upah honor juga mendapatkan jasa pelayanan.
Begitu pula dengan nakes non ASN yang bertugas di puskesmas, konsep penganggaran honor juga diperbaiki, sebab selama ini puskesmas yang ada di Muna Barat terdiri dari 16 unit yang di dalamnya terdapat Puskesmas dua unit rawat inap, maka untuk dua unit Puskesmas ini ada klen pembayaran jasa rawat inap.
Selain itu, ada klen pembayaran untuk ruang bersalin, dan rawat jalan, maka di luar Puskemas rawat inap anggaran distor ke kas daerah tetapi uang tersebut tidak kembali ke nakes non ASN, misalnya pada jasa bersalin pembagiannya 80 untuk jasa persalinan dan 20 untuk masyarakat.
