"Kalau usulan pemda tidak masuk, BKN tidak bisa mengeluarkan pertimbangan teknis (Pertek) pengangkatan PPPK paruh waktu," jelas Nur.

Bahkan, pernyataan BKN mengenai honorer R2 dan R3 tanpa kode L yang tidak masuk dalam penuntasan Oktober 2025 justru semakin membuat pemda enggan mengajukan.

"Tahun depan tidak ada afirmasi lagi bagi honorer," kata Nur, mengutip penegasan pemerintah yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Nur menyampaikan bahwa honorer R2 telah mengabdi sejak 2005, namun hingga 2025 belum juga memperoleh kejelasan status.

"R2 itu honorer K2 yang sejak 2005 sampai 2025 belum tuntas juga. Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat untuk mendapatkan status ASN," ungkapnya.