Ia mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap dua surat sakti yang dikeluarkan Kemendagri dan KemenPAN-RB. Surat tersebut diharapkan bisa menjadi solusi bagi honorer R2 dan R3 yang gagal dalam seleksi PPPK 2024 tahap pertama.
KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur secara khusus mengenai keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu. Sedangkan Surat Kemendagri Nomor 900.1.1/664/Keuda mengatur skema penggajiannya.
Sayangnya, harapan tersebut mulai memudar karena masih banyak pemda yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. AP3KI menilai situasi ini mengancam penyelesaian penuntasan honorer sesuai dengan target pemerintah. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani