Baca juga: Inspiratif, Apoteker Menjadi Bos Batik

"Coba kita analisis di Bab IV pada Undang-Undang tersebut. Di situ dipaparkan bahwa perusahaan dapat melakukan pembatasan pekerja dengan tidak mempekerjakan sebagian atau seluruh karyawan, dengan menimbang kelangsungan usaha, dan membayar upah buruh sesuai kesepakatan antara perusahaan dan buruh. Nah, melihat kelangsungan usaha mereka saat ini, banyak perusahaan yang tidak mau mengambil resiko, mereka langsung berhentikan buruh," ungkap Deta.

Kini, pemerintah telah mengumumkan era new normal. Namun, penetapan tersebut harusnya dibarengi dengan penerbitan surat edaran pengganti sebelumnya, untuk memberi kesempatan kerja nyata dengan gaji yang layak bagi para buruh yang telah kehilangan pekerjaannya.

Kebijakan pemberian pekerjaan nyata bagi buruh tersebut juga sebagai evaluasi besar bagi pemerintah yang mengklaim telah memberikan stimulus melalui penerbitan kartu pra kerja dan pemberian sembako. Tapi pada kenyataannya distribusi bantuan tersebut tidak dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk buruh.

"Program kartu prakerja, pemberian sembako, itu bagus. Tapi siapa yang dapat.  Kalaupun dapat, mau sampai kapan. Para buruh ini kan punya keluarga, punya kebutuhan juga. Tidak mungkin negara menanggung semua," tutup Deta.