“Kepala daerah kita harapkan segera untuk melakukan langkah lanjutan mulai dari rapat koordinasi dengan forkopimda dan mengeluarkan produk kebijakan, baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur, bupati/wali kota,” tegasnya.
Tito berharap, tindak lanjut yang dilakukan oleh para kepala daerah dapat lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tanpa melampaui peraturan dalam Instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional.
“Kemudian rapat forkopimda ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi di level provinsi, level kabupaten/kota agar ada kesamaan tindak antara Polri dan TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lain-lain,” imbuhnya.
Baca Juga: Ini Tiga Obat Terapi COVID-19 Tidak Diproduksi di Indonesia
Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas Petani Lewat Penyaluran KUR hingga Rp 42,17 Triliun