JAKARTA, TELISIK.ID - Langkah baru pemerintah dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memasuki babak penting dengan hadirnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Skema ini menjadi alternatif resmi yang diluncurkan untuk memberikan peluang bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos dalam seleksi PPPK 2024, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap keadilan dan kepastian status kerja.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini melalui Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengadaan PPPK Paruh Waktu.
Aturan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tenaga honorer yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja tertentu.
Kehadiran kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga non-ASN yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi pemerintah tanpa kepastian status.