Dengan mekanisme PPPK Paruh Waktu, mereka tetap bisa bekerja di lingkungan pemerintahan dengan kontrak yang sah serta memiliki perlindungan hukum dan administrasi yang lebih jelas.
Baca Juga: Seleksi PPPK 2025 Kejaksaan RI Resmi Diumumkan, Berikut Kode Kelulusan dan Tahapan Selanjutnya
Dalam ketentuan yang tercantum, PPPK Paruh Waktu akan memperoleh Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI-PPPK). Dengan demikian, status mereka diakui sebagai bagian dari ASN, meskipun dengan waktu kerja dan beban tugas yang disesuaikan.
Pejabat dari Badan Kepegawaian Negara menyebut kebijakan ini sebagai langkah transisi yang penting dalam pembenahan sistem kepegawaian nasional.
“Kebijakan ini menjadi jembatan transisi yang memberikan kejelasan status kepegawaian bagi tenaga non-ASN. Mereka tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga memiliki hak dan perlindungan kerja yang lebih baik,” ungkap BKN dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Pikiranrakyat, Selasa (14/10/2025).