Adapun sistem kerja bagi PPPK Paruh Waktu dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan MenPANRB tersebut. Masa kerja ditetapkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi serta hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.
Hal ini memungkinkan setiap lembaga menyesuaikan kebutuhan pegawainya dengan kondisi anggaran dan prioritas layanan publik yang tengah dijalankan.
Sementara itu, jam kerja untuk PPPK Paruh Waktu tidak diberlakukan secara seragam di seluruh instansi.
Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menetapkan jumlah jam kerja berdasarkan kemampuan anggaran, kebutuhan layanan, serta ketersediaan sumber daya manusia di wilayahnya.
Baca Juga: Instansi Ini Sudah Lantik PPPK Paruh Waktu, Cek Jadwal Penyerahan SK Secara Serentak