5. Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dalam tahun anggaran berjalan.
Dasar hukum penyaluran BSU ini diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/737/HK.06/VI/2025.
Selain itu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Ditjen PHI dan Jamsos juga telah diterbitkan pada 18 Juni 2025 untuk menjamin alokasi dan pelaksanaan anggaran program.
Yassierli juga menekankan bahwa tidak ada pemotongan dalam penyaluran BSU.
“Sesuai dengan anggaran yang kami minta kepada Kementerian Keuangan, sebesar itulah yang kemudian diterima oleh para penerima upah,” ucapnya.
