JAKARTA, TELISIK.ID - Langkah pemerintah dan DPR RI yang resmi mengesahkan umrah mandiri melalui Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi sorotan besar di kalangan pelaku usaha perjalanan ibadah.
Kebijakan baru ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin, sesuatu yang selama ini belum pernah diatur secara eksplisit dalam regulasi sebelumnya.
Dalam salinan UU Nomor 14 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019, pasal 86 ayat 1 huruf b menyebutkan secara tegas bahwa perjalanan ibadah umrah bisa dilakukan secara mandiri. Rumusan baru tersebut menjelaskan, “Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri.”
Dengan demikian, masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah kini dapat mengatur perjalanan mereka sendiri, tidak hanya melalui badan usaha yang terakreditasi oleh pemerintah.
Kebijakan ini muncul bersamaan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memperluas akses visa umrah. Saat ini, jemaah dari berbagai negara dapat menggunakan beragam jenis visa untuk menunaikan ibadah umrah, termasuk visa kunjungan dan visa transit.