“Padahal, sejak dahulu, aturan negara menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha resmi yang terakreditasi dan diawasi ketat oleh pemerintah,” kata Zaky, dilansir dari CNN Indonesia, Minggu (26/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut sangat mengejutkan pelaku industri yang telah lama beroperasi secara legal dan memenuhi berbagai ketentuan negara.
“Bagi ribuan pelaku PPIU/PIHK yang telah berinvestasi besar, patuh membayar pajak, menjalani sertifikasi dan audit rutin, serta menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, keputusan ini seperti petir di siang bolong,” ujarnya.
Zaky menambahkan, legalisasi umrah mandiri bisa membawa dampak luas terhadap sektor ekonomi nasional. Berdasarkan data asosiasi, lebih dari 4,2 juta pekerja bergantung pada sektor haji dan umrah.
Perubahan kebijakan ini dikhawatirkan dapat menggerus ekosistem ekonomi berbasis keumatan, mulai dari usaha kecil penyedia katering halal, transportasi, hingga hotel berbasis syariah.