Baca Juga: Program Magang Nasional Batch II 2025 Resmi Dibuka, Berikut Tahapannya
“Tanpa bimbingan dari pihak berizin, jamaah yang memilih umrah secara mandiri berisiko tinggi melakukan kesalahan manasik, kehilangan kesiapan spiritual, bahkan menjadi korban penipuan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kejelasan dua unsur pengaman yang tertulis dalam UU PIHU baru, yakni “penyedia layanan” dan “sistem informasi kementerian.” Menurutnya, dua istilah ini masih menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha.
“UU PIHU baru memang menyebut dua batas pengaman: penyedia layanan dan sistem informasi kementerian. Namun pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan penyedia layanan? Apakah hanya PPIU/PIHK berizin, ataukah marketplace global juga termasuk?” tuturnya.
Zaky juga mempertanyakan makna dari “sistem informasi kementerian” dalam konteks pengawasan dan regulasi penyelenggaraan umrah. “Apakah hanya pelaporan administratif, atau aplikasi satu pintu yang memungkinkan semua pihak, termasuk perusahaan asing, menjual paket umrah langsung ke jamaah Indonesia?” pungkasnya. (C)