JAKARTA, TELISIK.ID - Penolakan kepada 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus disuarakan oleh Pemerintah Daerah, Anggota DPRD hingga organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Tenggara. Penolakan ini dilakukan karena kondisi negara tidak mendukung akibat mewabahnya pandemi COVID-19.
Ahli Sosiolog Indonesia Musni Umar menilai, langkah penolakan yang dilakukan oleh Pemda, DPRD dan masyarakat Sultra harus direspon serius oleh Pemerintah Pusat, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Pasalnya, jika Pemerintah Pusat tetap ngotot untuk datangkan TKA ke Sultra, maka dipastikan akan terjadi gelombang protes besar-besaran, baik di bandara maupun kantor-kantor Pemerintahan dengan massa yang besar.
"TKA China dari Bandara Haluoleo Kendari tidak bisa lewat menuju Morosi, jika pintu gerbang Kota Kendari ditutup dan pasti dikawal puluhan ribu masyarakat. Harap jangan dipaksakan nanti chaos dan rakyat korban," kata Musni Umar di akun twitternya.
Baca juga: Dikuasai Pemodal Asing, MPR Minta Pemda Perketat Pengawasan ke Perusahaan