Pemerintah Alergi Kritik
Banyak kasus yang menunjukkan pemerintahan ini anti kritik. Salah satunya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yang merespons dengan menegaskan pihak yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih sebagai pihak yang menentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Begitu juga, penilaian-penilaian miring terhadap suara sumbang dari rakyat terhadap keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Media sosial juga turut disalahkan karena dinilai sudah kebalasan.
Bahkan, kritik pun dinilai sebagai sikap yang ingin Indonesia terus gaduh, tidak menginginkan persatuan dan kesatuan. Rakyat memberikan kritik juga disarankan seharunya turut memberikan solusi.
Jika dicermati komunikasi politik pemerintah yang dilakukan oleh Presiden dan para menteri-menteri di kabinet menunjukan pemerintah selalu menganggap negatif atas kritik yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal jika kita berbicara teori politik utamanya sistem politik. Telah jelas bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa melepaskan dari adanya rakyat.