JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah menyiapkan insentif pajak Rp 632 triliun pada 2027 untuk menjaga daya beli, mendukung UMKM, memperkuat dunia usaha, serta mendorong investasi nasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, nilai insentif tersebut diperkirakan setara dengan 2,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari relaksasi fiskal melalui pembebasan atau pengurangan kewajiban perpajakan. Pemerintah mengarahkan pemberian insentif untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga daya saing usaha.
“(Insentif pajak) untuk mendukung rumah tangga, UMKM, sektor usaha, dan investasi untuk menjaga daya beli serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing,” ujar Suahasil dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (9/11/2026).
Pada 2027, sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan diperkirakan menjadi penerima utama insentif pajak. Ketiga sektor tersebut juga mendominasi pemanfaatan fasilitas perpajakan berdasarkan estimasi belanja pemerintah pada 2026.