Suahasil menjelaskan, belanja insentif pajak sepanjang 2026 diperkirakan mencapai Rp 576,4 triliun atau sekitar 2,24 persen dari PDB.
Sejumlah fasilitas perpajakan telah diberikan pemerintah pada tahun tersebut. Kebijakan itu meliputi tax holiday bagi industri pionir di sektor pengolahan, fasilitas tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11/12, serta pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen.
Pemerintah juga memberikan fasilitas PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum, PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan, serta PPh final untuk jasa konstruksi.
Berdasarkan sektor penerima, manufaktur menjadi pengguna insentif pajak terbesar pada 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp 137,2 triliun untuk sektor tersebut.
Sektor pertanian menempati posisi berikutnya dengan insentif Rp 60,5 triliun, disusul perdagangan sebesar Rp 55,3 triliun.