Dari aspek empiris yang berikutnya, tambah Mance, ada undang-undang yang mengatakan bahwa setelah Pemerintahan Swapraja ke Republik Indonesia maka semua aset yang ditinggalkan menjadi milik pemda. Hal tersebut disusul dengan di keluarnya undang-undang pembentukan kabupaten se-Nusa Tenggara.
"Setelah di keluarnya undang-undang itu Pemda melihat dokumen tahun 1985. Di situ ada okupan orang per orangan mengajukan HGU kepada pemda dan pada saat itu pemda menyetujui mereka memanfaatkan tanah Nanga Banda. Itu artinya ada bentuk pengakuan karena tidak ada satu okupan itu yang mengklaim bahwa tanah itu milik mereka" tutur Mance
Baca Juga: Rancangan Singkat Sejarah Terbentuknya Muna Barat Dirumuskan
Terus dalam perjalanan pada tahun 1989 ada 4 orang para okupan dimediasi oleh Camat Mansur dengan menghadirkan Dalu Reok Muhamad Marola sebagai pelaku sejarah. Disana telah diputuskan bahwa tanah Nanga Banda adalah tanah milik pemda. Lalu para okupan tersebut membuat pernyataan mengakui tanah itu milik pemda.
"Jadi sudah ada bentuk pengakuannya. Bahkan dulu Toko Ria Ruteng pernah meminjam pakai tanah Pemda itu untuk membuat produksi garam yodium, itu makanya ada bangun gudang garam di Nanga Banda. Lantas kekuatan apalagi yang mereka pakai untuk gugat Pemda ke pengadilan. Kalau kami jadi digugat yah maka kami akan tunjuk semua data autentiknya beserta data sejarah yang sudah diakui secara ilmiah di Mamanda" tutup Mance. (B)