Pemilik RM Kampung Mangrove Jadi Tersangka, Dinas PUPR Tak Bisa Cabut Laporan

"Pencabutan itu wewenangnya Kementrian ATR, kita tidak punya wewenang," kata Erlis, Kamis (6/1/2022).

Erlis menerangkan, sebelum pemilik RM Kampung Mangrove akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Dinas PUPR bersama pihak kementerian, BPN, PPNS lebih dulu dikakukan pembinaan dengan melayangkan surat peringatan hingga pemasangan plang karena melanggar Perda, Undang-undang Tata Ruang.

Namun lanjut Erlis, karena pemilik RM Mangrove tidak kooperatif bahkan plang peringatan dicabut.

Baca Juga: Hari Pers Nasional di Kendari Picu Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

Sehingga Kementerian ATR menindaklanjuti hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.