“IKN sulit dapat dukungan rakyat dan apatismenya tinggi dari kelompok masyarakat,” kritik dia.
Kondisi yang terjadi sekarang, menurut Dedi, sejalan dengan hasil survei IPO. Hasil survei menunjukkan 53 persen responden tidak yakin atas kesuksesan IKN. “Artinya angkanya cukup tinggi bahkan ada keraguan publik terhadap Badan Otorita IKN,” ujarnya.
Mantan Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli, yang turut hadir di diskusi ini, pun menilai kehadiran IKN Nusantara tidak berdampak signifikan untuk mensejahterakan rakyat di daerah-daerah. Dia meminta pemerintah seharusnya mendorong hal itu melalui kebijakan yang nyata.
Menurut Rizal, cara paling tepat ialah mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu beleid itu mengatur alokasi khusus.
“Kabupaten dan provinsi yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat 10 persen dari hasil ekspor. Itu kenapa Riau, Balikpapan, dan Samarinda maju karena ada uang dari pemerintah pusat,” ungkap dia.