Rizal menyebut ketentuan itu bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Misalnya, kabupaten dan provinsi yang menghasilkan mineral dapat 10 persen dari hasil ekspor. Jika kebijakan ini diterapkan, Rizal menyebut Sulawesi dan Maluku sebagai penghasil nikel, akan kaya raya.
Rizal juga mengkritik proyek IKN Nusantara bergeser dari sejarah yang melekat selama ini. “Upaya memindahkan ke ibu kota baru ini sangat tidak historis,” katanya.
Pertimbangan Rizal ini didasarkan alasan masyarakat sudah mengenal Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Banyak hal terjadi di sana mulai dari perjuangan melawan Belanda di Batavia hingga momen Proklamasi Kemerdekaan.
“Buat seluruh orang Indonesia yang disebut ibu kota ya Jakarta,” ujarnya.
Rizal menyinggung peristiwa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Jambore Nasional Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (26/9/2023) lalu. Ketika itu, Jokowi memanggil salah satu peserta jambore ke atas panggung dan menanyakan soal IKN.