“Pemerintah desa memiliki anggaran alokasi dana, tetapi tidak semua dapat digunakan untuk kegiatan yang bukan menjadi kewenangan mereka. Objek wisata ini adalah aset milik kabupaten, sehingga dalam pengembangannya harus ada intervensi penuh dari pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Parinringi mengatakan Pemkab Buton Selatan tengah mendiskusikan agar pengembangan Kabura-burana melibatkan kedua belah pihak, bahkan berencana melibatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara jika diperlukan.

“Dalam rangka program pengembangan ibu kota, kami akan merencanakan pembukaan jalur menuju kantor bupati,” kata Parinringi. (C)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Mustaqim