Tentunya, dalam Musrenbang ini diharapkan bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan pembangunan untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh RPJMD Kabupaten Butur dalam lima tahun ke depan.
"Ini menjadi harapan kita semua untuk menyelaraskan semua baik pada level kabupaten, provinsi maupun di pemerintah pusat," ujarnya.
Kendati demikian, dampak pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan dan menyentuh di segala sektor. Perlu diketahui indikator pembangunan di Sultra menurun akibat pandemi COVID-19, baik itu di indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan kemudian angka pengangguran.
Ia mengungkapkan beberapa isu yang menjadi kebijakan utama untuk diselesaikan pada tahun 2023 mendatang oleh Pemerintah Provinsi Sultra.
“Isu tersebut dirumuskan dalam beberapa uraian terkait dengan isu pembangunan manusia, kita ketahui bersama bahwa isu ini hal yang sangat strategis buat kita. Bahwa potensi sumberdaya alam kita sangat besar, namun kita belum bisa menempatkan posisi kita sebagai tenaga kerja yang mampu,” ungkapnya.