Pemkab Butur Raih WTP dari Kementerian Keuangan

Lebih lanjut, Ridwan Zakariah mengatakan, opini WTP bukan tujuan akhir dari penataan dan pengelolaan keuangan, akan tetapi bagaimana usaha dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam pengelolaan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, kata Ridwan Zakariah, Opini WTP adalah keyakinan yang memadai tentang penyajian material atas LKPD, efektivitas sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Dengan demikian, kata orang nomor satu di Butur ini, Opini WTP dapat memberikan gambaran dan informasi kepada publik bahwa APBD Kabupaten Butur telah dikelola secara transparan dan akuntabel.