"Kami butuhkan dukungannya dalam bentuk hard power dan soft power," ucapnya.
Riswan Zakariah juga menjelaskan, dukungan hard power yakni Kementerian Keuangan melalui KPPN Provinsi Sultra untuk tidak jenuh terus memberikan penegasan-penegasan dan kalau perlu diberikan sanksi jika dalam hal pengelolaan keuangan daerah ada yang menyalahi prosedur.
"Supaya itu semua menjadi perhatian entitas pelaksana dan penanggung jawab keuangan daerah agar tidak terulang kembali," jelasnya.
Sedangkan dukungan dalam bentuk soft power, lanjut Ridwan Zakariah, yakni dengan peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam hal pengelolaan keuangan berupa pelatihan-pelatihan, bimbingan tekhnis, workshop, dan pemberian aplikasi-aplikasi teknologi informasi untuk memudahkan aparatur Pemda dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangannya.
Selain itu lewat kesempatan ini, ia juga berharap kepada kepala KPPN sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk membantu menfasilitasi kabupaten/kota di Sultra, termasuk Butur untuk mendapatkan tambahan dana transfer berupa dana insentif daerah sebagai reward atas Opini WTP.