Baca Juga: Izin Konsesi Dua Perusahaan Kelola Hutan di Sumut Dicabut, Ombudsman Soroti HGU PTPN
Bupati Butur, Muhamamad Ridwan Zakariah mengatakan, penyerahan Raperda ini berdasarkan ketentuan pasal 72 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
"Bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati, dibahas secara bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II," kata Ridwan Zakariah.
Baca Juga: Kurangi Pengangguran, BLK Kendari Latih Ratusan Warga
Sehubungan dengan hal tersebut, bupati menyampaikan, pengajuan tujuh Raperda ini, merupakan salah satu tahapan awal pembicaraan tingkat 1 (satu) yang substansinya adalah penjelasan Bupati Butur mengenai Raperda.