Sebagai bentuk protes, para mahasiswa membakar ban di depan kantor Bupati Kolaka, menghasilkan kepulan asap hitam yang menarik perhatian warga sekitar.
Tuntutan mereka berfokus pada kejelasan mekanisme dan alokasi beasiswa agar dapat diterima secara adil oleh seluruh mahasiswa Kolaka, terutama yang berprestasi dan kurang mampu.
Bendahara Umum PMII Kolaka, Joko Laksono, mengatakan bahwa pada tahun 2023 Pemkab Kolaka mengucurkan anggaran sekitar Rp 4 miliar, namun 256 mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa.
“Di awal tahun 2024, pemerintah (Pemkab Kolaka, red) mulai kurang transparan, dan kami sangat ingin memperjuangkan agar adik-adik kami yang kurang mampu dan berprestasi dapat menerima beasiswa tersebut,” tegas Joko.
Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Staf Ahli Pemerintah Bidang Hukum dan Politik Pemkab Kolaka, Hasimin, berkilah bahwa Pemkab Kolaka telah menjalankan tugas administrasi dan transparansi dalam penyaluran beasiswa.