"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah,” sambungnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN, Agus Sudrajat, mengatakan pengukuran kualitas kebijakan merupakan salah satu prioritas nasional sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan akan terus diperkuat pada RPJMN 2025–2029.
“Pengukuran kualitas kebijakan sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dapat memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Pria yang Hilang di Buton Ditemukan di Kolaka
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.