Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan penguatan pengawasan terhadap BUMN dan BUMD sangat penting dalam mencegah praktik korupsi.
“Pengawasan yang lebih kuat dan akuntabel terhadap BUMN dan BUMD adalah kunci untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa setiap usaha yang dijalankan oleh badan usaha pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menilai penting kemandirian dan pembangunan kapasitas (capacity building) bagi BUMD dalam upaya peningkatan perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kemandirian BUMD merupakan salah satu kunci untuk memperkuat perekonomian daerah. Dengan kapasitas yang memadai, BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan berkontribusi signifikan terhadap PAD,” ujar Tomsi.
Kolaborasi antara BUMD dan BUMN, menurut Tomsi, adalah langkah strategis yang harus terus diperluas di berbagai sektor usaha.