Pertama, status lahan harus clear and clean melalui proses sertifikasi hak pakai agar memiliki kepastian hukum. Kedua, lokasi harus sesuai peruntukan dan memenuhi kriteria sebagai kawasan blue carbon.
"Ketiga, pelibatan masyarakat setempat harus menjadi prioritas sebelum membahas skema pemanfaatan, perdagangan karbon, maupun pengembangan lainnya," jelas Aris.
Pemerintah pusat, kata Aris, berkomitmen mendukung dan mengawal proses penerbitan PKKPR agar seluruh tahapan administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan.
Pendampingan juga akan diberikan kepada Pemkot Baubau dalam menyiapkan skema agar kawasan mangrove memiliki nilai ekonomis dari blue carbon, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Pokdarwis Kelurahan Lakologou, Erna, mengatakan bahwa wisata mangrove muara Lakologou, yang disebut juga Desa Wisata Limbo Bungi, telah menjadi sorotan sejak 2019 karena keindahan muara Lakologou yang disebut-sebut mirip Sungai Amazon.
