“BPJS tidak menanggung korban kasus kriminal. Karena itu, Ibu Wali Kota telah menginstruksikan agar ada alokasi dana khusus di rumah sakit bagi korban dari kelompok tidak mampu,” jelas Sudirman, Selasa (3/6/2025).
Ia menambahkan, bila anggaran internal rumah sakit tidak mencukupi, maka Pemkot Kendari akan menyiapkan dana tambahan melalui mekanisme perubahan anggaran tahun berjalan. Menurut Sudirman, alokasi anggaran yang dipertimbangkan mencapai Rp 500 juta.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan hanya diperuntukkan bagi korban yang benar-benar tidak mampu, dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Kendari, Rajab Jinik, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Kendari dalam merespons kebutuhan masyarakat kecil yang menjadi korban kejahatan.
“Ini langkah maju. Kita tidak ingin masyarakat yang jadi korban kriminal lalu tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena BPJS tidak menanggung. Tapi tentu ada kriteria, ini untuk masyarakat yang memang tidak mampu. Kalau pelaku atau korban dari kalangan mampu tentu tidak bisa serta-merta dibiayai,” ujar Rajab.