"Aksi HAM daerah sebagaimana disebutkan tersebut, wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui sekretariat bersama secara periodik yang dipantau langsung oleh kantor staf presiden," tegas Gubernur.

Gubernur melanjutkan, Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan aksi HAM di daerahnya itu mendapat raport merah.

"Tentu ini harus menjadi perhatian serius, bagi ketiga pemerintah daerah tersebut. Harapan saya, untuk tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, bukan hanya 14 kabupaten/kota saja yang berhasil tetapi meningkat lagi menjadi 17 kabupaten/kota harus bisa meraih predikat sebagai  kabupaten/kota peduli HAM,” tegasnya. (B)

Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Fitrah Nugraha