Strategi akselerasi program-program ini, menurut Khaeruni, sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Setiap OPD diharapkan memperbarui data secara teratur dan memastikan transparansi dalam setiap pelaksanaan program. Implementasi berbasis digital juga akan mempermudah akses layanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
“Sosialisasi program dan penyusunan skema program. Regulasi masih perlu diverifikasi, anggaran bisa dari APBD maupun non-APBD,” jelas Khaeruni.
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, yang turut dalam rapat bersama Tim Asistensi ASR-Hugua, menyampaikan bahwa rapat pembahasan program 100 hari kerja ini terkait persiapan pasca pelantikan.
“Kegiatan ini dikemas dalam program 100 hari kerja, jadi tim asistensinya sudah berkoordinasi dengan pada perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, tinggal penyusunan saja,” ujar Asrun.