Pembahasan juga ditujukan untuk membangun sinergi antara perangkat daerah dan memastikan program-program 100 hari kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
“Ada dua hal yang menjadi prinsip pembahasan, yang pertama terkait dari kesiapan yang akan menjadi penanggung jawab teknis di dinas terkait, kemudian terkait dengan regulasi yang mendukung program tersebut,” ungkap Asrun.
Pembahasan program-program tersebut mulai dari untuk 100 hari kerja, 60 hari kerja, dan 30 hari kerja, yang diantaranya membahas sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya.
Sementara itu, saat diskusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra, Yusmin, merespons cepat terkait program pemberian seragam gratis kepada siswa kurang mampu, karena sudah tersedia anggaran terkait program tersebut.
“Hanya sekarang proyek belum bisa kita jalankan. Paling utama di samping pakaian gratis (adalah) pemberian beasiswa atau bantuan uang tunai kepada siswa kurang mampu,” ungkapnya.