Pempus Beroposisi dengan Pemda DKI, Mantan Ketua MK: Aneh, Lucu dan Bahaya

JAKARTA, TELISIK.ID - Keputusan rem mendadak atau diterapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat kritik dari beberapa Menteri.

Dua menteri yang mengkritisi keputusan Anies Baswedan adalah Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar.

Kritikan tiga menteri ini tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa kesehatan adalah segala-galanya.

Menanggapi sikap Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal tiga menteri ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyarankan, agar pejabat pusat tidak lagi mengeluarkan statemen asal-asalan hingga membenarkan pendapat orang bahwa ada terjadi jegal-jegalan untuk Pilpres 2024.

"Utk pelajaran ke depan, baiknya menteri2 & pjbt pusat jngan lg buat statemen asal beda dg Gubernur, trutama DKI seolah benarkan prsepsi trjadinya jegal2an utk pilpres 2024," tulis Jimly di akun twitternya @JimlyAs pada, Sabtu (12/9/2020).