Pihak perusahaan sendiri mengaku siap menanggung kerusakan yang timbul akibat aktivitas pertambangan yang mereka lakukan sejak izin operasional mereka mulai berlaku pada Oktober 2022 untuk KTR dan TMM berlaku November 2022. Sementara, kerusakan yang timbul sebelumnya kata mereka adalah tanggung jawab para penambang koridor.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kolaka Utara, Abu Muslim kedua perusahaan siap duduk bersama membahas dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hanya saja, pihak PT KTR meminta terlebih dulu pihaknya melakukan normalisasi sungai yang sudah tertutup lumpur.
"Jika hal itu sudah dilakukan, baru kedua perusahaan membahas terkait ganti rugi dampak antara PT KTR, PT TMM dan masyarakat," imbuhnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi pasti terkait upaya penyelesaian antara pihak perusahaan dan masyarakat yang lahannya terdampak.
Baca Juga: Harga Beras di Bombana Naik, Kadis Pertanian: Pasar Harus Disidak