"Tapi semua proses ini tidak dilakukan. Maksudnya, tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes ini," ungkapnya.
Baca juga: 7 Meninggal, 130 Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Muna
Baca juga: Konawe Utara Dilanda Banjir dan Longsor
Selain hal tersebut, tambah dia, terdapat kendaraan BUMDes yang diperuntukan tidak tepat guna. Bahkan proses pengelolaan keuangan tidak transparan.
"Ini yang kami kesalkan," imbuhnya.