"Kalau proporsional terbuka akan banyak muncul politisi-politisi muda. Walaupun memang kelemahannya kadang mereka masuk dalam sebuah partai itu bukan karena sebuah kaderisasi partai yang berhasil. Tapi memang dia punya kekuatan sebagai figur yang kemudian bisa mendapat dukungan dari masyarakat," jelasnya.
Menurut Najib, penerapan sistem tertutup membesar kemungkinan munculnya jarak antara para figur dan konstituen. Pasalnya, meraih dukungan masyarakat berubah bukan menjadi pokok perebutan. Melainkan para figur bakal lebih berupaya membangun kedekatan dengan partai politik untuk mendapat nomor urut strategis.
Kepemilikan nomor urut sangat menentukan keterpilihan. Suara pemilih menjadi suara kolektif partai. Dalam sistem pemilu tertutup, partai politik merupakan pemilik otoritas penentu kader yang harus duduk di kursi parlemen. Ketentuan ini menurut Najib, malah menimbulkan masalah baru di tubuh partai politik.
"Akan ada potensi kecurangan kembali dalam partai. Bisa terjadi jual-beli nomor urut. Dan itu sudah pernah terjadi waktu kita menggunakan sistem proporsional tertutup. Bagaimana sebuah transaksi di partai untuk mendapatkan nomor urut terbaik," ujarnya.
"Dan kita hanya mendapatkan orang-orang yang memang didesain oleh partai untuk menjadi caleg, walaupun orang tersebut tidak mewakili dapilnya lagi," imbuhnya.