Penetapan Pemenang Tender Pembangunan GOR Buton Diduga Curang

Sekedar diketahui, sesuai Perpres Nomor 12/2021 tentang perubahan atas Perpres Nmor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 3 huruf a dan b berlakunya Permen PUPR Nomor 14/2020 sampai diterbitkannya PERKA LKPP.

Pada 31 Mei Tahun 2021 terbit PERKA LKPP Nomor 12/2021, sebagaiman dimaksud Pepres tersebut di atas, sehingga Permen PUPR Nomor 14/2020 sesuai Perpres Nomor 12/2021 tidak dijadikan lagi pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat dalam PERKA LKPP Nomor 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada lampiran IV huruf B Model Dokumen Pemilihan.

Untuk persyaratan melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, telah dihilangkan atau ditiadakan sehingga Penyedia tidak perlu lagi melampirkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsAap dan pesan singkat (SMS), pihak Biro Layanan Pengadaan (BLK) Sultra, Haeruddin belum menjawab konfirmasi tim Telisik.id. (C)