Baca juga: Di Tengah Pandemi COVID-19, PNS di Makassar Nekat Jualan Narkoba
Menurut dr T, masyarakat yang nekat berurusan dengan PDP atau pasien yang terkonfirmasi positif itu mungkin lebih karena belum meratanya sosialisasi ke masyarakat atau ke keluarga pasien dalam penangan PDP ataupun prosedur pemulasaran jenazah terkait COVID-19.
"Sebaiknya sosialisasi dan koordinasi COVID-19 menjadi tanggungjawab kita semua agar segera terjadi pemerataan pengetahuan dan pemahaman mulai tingkat terendah dari RT/RW/desa sampai ke provinsi," terangnya, Rabu (10/6/2020).
Alasan lainnya, banyaknya komentar-komentar atau asumsi yang menyebar melalui media sosial baik melalui pesan berantai WhatsApp maupun Facebook yang sifatnya kontradiktif dengan protokol yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI/WHO, terkait pemulasaran jenazah COVID-19.
Dokter muda ini mengungkapkan, sistem koordinasi dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah seyogyanya berjalan satu kata, mengingat keanekaragaman negara kita. Setiap wilayah memiliki keunikan sosial, budaya, dan kemapanan ekonomi. Maksudnya, apapun kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dan unsur-unsur pimpinan lainnya terkait pandemi ini sebaiknya memperhitungkan dengan detail seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.