Baca Juga: Ratusan Miliar Utang Dikbud Sultra ke Rekanan Proyek, ASR Tantang Penagih Tempuh Jalur Hukum
Ia menjelaskan, berdasarkan surat ukur dan dokumen pertanahan yang dimiliki kliennya, posisi objek tanah yang dilelang berbeda dengan lahan yang dibongkar. Karena itu, ia mempertanyakan dasar pelaksanaan eksekusi tanpa terlebih dahulu dilakukan pencocokan objek dan menunjukkan dokumen asli risalah lelang.
Selain itu, Ardi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat yang menurutnya tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi ikut mengarahkan proses pembongkaran. Pihaknya mengaku memiliki dokumentasi berupa foto dan video yang akan dijadikan bahan laporan.
"Kami menghormati tugas kepolisian dalam mengamankan jalannya eksekusi. Namun apabila ada yang memerintahkan pembongkaran, tentu hal itu harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Ardi meminta DPRD Kota Kendari memanggil Pengadilan Negeri Kendari, Polresta Kendari, BPN, serta pihak terkait lainnya untuk menjelaskan dasar pelaksanaan eksekusi yang dipersoalkan tersebut.
