Dukungan anggaran kesehatan dalam APBN 2026 tercatat mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi itu digunakan untuk pembiayaan layanan kesehatan, pembayaran iuran kelompok rentan, serta penguatan fasilitas. Pemerintah menilai penyelesaian tunggakan akan membuat anggaran lebih efektif karena peserta aktif bertambah dan klaim layanan lebih terdata.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyinggung polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang sempat memicu keresahan masyarakat pada Februari. Ia menilai perubahan data dilakukan terlalu cepat tanpa penjelasan memadai di tingkat daerah. "Perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi pemicu utama gejolak," ucapnya.
Ia meminta proses pemutakhiran data dilakukan bertahap dan disertai komunikasi kepada publik agar masyarakat memahami mekanismenya. Selain itu, ia mengusulkan masa transisi dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan diberlakukan. Skema tersebut dimaksudkan memberi waktu adaptasi sehingga peserta tidak langsung kehilangan akses layanan kesehatan.
Baca Juga: Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 2026, Ini Syarat Terbaru dan Panduan Klaimnya
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pembahasan penghapusan tunggakan tidak harus menunggu terbitnya peraturan presiden secara formal. Pemerintah, kata dia, terus mengoordinasikan langkah teknis agar solusi bisa segera diterapkan.