4. Hak, kewajiban, dan sistem kepegawaian tidak mengalami perubahan.
5. Penyederhanaan dilakukan guna mendukung integrasi dan konsistensi data nasional.
Dengan berlakunya aturan tersebut, dokumen kependudukan aparatur negara akan menampilkan satu identitas profesi yang sama. Sementara itu, rincian status kepegawaian tetap diatur melalui mekanisme internal masing-masing instansi. Pemerintah menargetkan transisi berlangsung bertahap tanpa mengganggu pelayanan administrasi masyarakat. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin