Plt Kadis LH Muna, Matalana mengaku akan kewalahan bila tenaga honorer dihapuskan. Jadi, memang dibutuhkan skema untuk memastikan nasib ratusan mereka. Apakah akan dijadikan outsourcing atau ada alternatif lain.
"Harus jelas regulasinya, karena kita sangat membutuhkan tenaga honorer," ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Konawe Dukung Infrastruktur Rumah Ibadah
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, La Ode Ena mengaku, belum ada kepastian terkait penghapusan tenaga honorer. Pihannya, saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pusat.
"Kita masih menunggu. Ada undangan tanggal 26-27 Juli untuk sekda dan kepala BKPSDM se-Indonesia untuk membahas itu," tukasnya. (A)