JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menanggapi wacana peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS), menekankan perlunya perhitungan fiskal dan regulasi yang jelas.
Wacana ini sebelumnya muncul dari Komisi II DPR RI, yang mempertimbangkan penyetaraan status ASN agar terjadi keseragaman dalam pelayanan publik.
Rini menekankan, meski keduanya sama-sama ASN, jalur masuk, jenjang karir, dan skema perekrutannya berbeda, sehingga perlu evaluasi mendalam sebelum diambil keputusan.
“Tentunya mereka mempunyai jalur yang berbeda di dalam masuknya dan penjenjangannya. Nah ini tentunya saya harus menghitung betul bagaimana dampak kepada fiskalnya. Karena untuk jadi PNS itu kan dia akan bekerja sampai hampir lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan,” ujar Rini di Kantor PANRB, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari Detik, Rabu (19/11/2025).
Rini menambahkan, apabila wacana ini diterapkan, kementerian dan lembaga harus mulai menyiapkan formasi PNS baru. Saat ini, di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak dibuka formasi CPNS baru karena struktur pemerintahannya masih menyesuaikan tambahan kementerian, dari 34 menjadi 48 kementerian. Perubahan jumlah kementerian ini juga memengaruhi penempatan ASN.