“Yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status, tetapi kita sedang mencoba memperbaiki bagaimana sistem kesejahteraan untuk para ASN. Semuanya mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Wacana peralihan status PPPK muncul bersamaan dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Evaluasi dan kajian lebih lanjut masih dilakukan sebelum keputusan final diambil. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin