Penyelarasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta sejumlah ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan materi RUU.
Timus dan timsin juga menyelesaikan perbaikan redaksional terhadap rancangan regulasi tersebut. Perbaikan mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, penomoran, hingga sistematika penyusunan pasal.
Selain aspek redaksional, kedua tim memastikan setiap ketentuan dalam RUU saling berkaitan dan tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran.
"Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," ujarnya.
Soedeson juga menyampaikan perubahan nomenklatur atau nama resmi RUU tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, rancangan regulasi itu disepakati menggunakan nama RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
