Perubahan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan yang telah disepakati dalam proses penyempurnaan rancangan undang-undang. Cakupan nama RUU kini secara eksplisit menyebut tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Setelah pekerjaan perumusan dan sinkronisasi selesai, laporan hasil kerja timus dan timsin diserahkan kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata Soedeson.
Berdasarkan agenda DPR RI, Komisi III dijadwalkan menuntaskan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Rabu 18 November 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, rancangan undang-undang itu direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan pada tahap berikutnya.
Meski pembahasan di tingkat Komisi III telah memasuki tahap finalisasi, RUU tersebut masih harus mengikuti mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pembentukan undang-undang sebelum resmi berlaku. (C)
