Baca juga: Jokowi Harap Semakin Banyak UMKM Lebarkan Sayap ke Platform Digital
"Harus diperketat untuk menghindari penyelewengan anggaran, jika itu terjadi maka tidak akan diberi toleransi," tegasnya.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan jajaran kementrian atau lembaga dan Pemda agar menjamin BPKP dan APIP bekerja independen dan profesional, sebaliknya kedua lembaga tersebut diminta tidak mencari-cari kesalahan para pengambil kebijakan.
"Efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah tepat sasaran, didukung peningkatan kualitas data yang dikelola masing-masing," pungkasnya.
Untuk diketahui, rapat koordinasi nasional pengawasan interen pemerintah itu, diikuti oleh Wakil Bupati Konsel, Rasyid bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi, serta para menteri kabinet Indonesia maju, Gubernur, Walikota, Bupati atau Wakil Bupati dan perwakilan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) se-Indonesia. (B)